Prototipe Monitoring Center of Prevention (MCP)

Monitoring Kerawanan Tindak Pidana

435 wilayah Kejari · 514 kabupaten/kota · data 2022–2025

Tahun —, median jumlah tersangka pidana umum per wilayah Kejari adalah — orang; — wilayah masuk tipologi Rawan–Miskin, kelompok prioritas MCP.

Tersangka pidum —
Tersangka pidsus—
Tersangka korupsi—
Wilayah Rawan–Miskin—

Peta: —

Gulir atau tombol untuk memperbesar, seret untuk menggeser, klik kabupaten/kota untuk melihat rinciannya. Kerawanan dihitung per wilayah hukum Kejari, sehingga kab/kota dalam satu Kejari berwarna sama pada lapisan kerawanan dan tipologi.

Pilih kabupaten/kota di peta, di tabel peringkat, atau lewat kotak pencarian untuk melihat profil kerawanan, kemiskinan dan potensi daerahnya.

10 wilayah Kejari dengan tersangka pidum terbanyak, —

#Wilayah KejariKejatiTipologiTersangka pidumTersangka pidsus
Catatan metode dan sumber data

Kerawanan pidum dan pidsus ditampilkan sebagai jumlah tersangka per wilayah hukum Kejari (Cabjari digabung ke Kejari induk), bukan per jumlah penduduk. Tipologi tetap dihitung dari rata-rata 2022–2025 tersangka pidum per 100 ribu penduduk dengan batas median 47,9 dan P0 8,76%, agar wilayah berpenduduk besar tidak otomatis tergolong rawan. Kemiskinan, pendapatan daerah, TPT, RLS dan kepadatan ditampilkan per kab/kota. Jenis pidum dikelompokkan dari ±60–107 kategori asli menjadi 12 kelompok; mulai 2025 Kejaksaan memakai penamaan kategori baru, sehingga sebagian perkara bergeser kelompok (mis. ke Ketertiban & keamanan umum) dan perbandingan antartahun per jenis perlu hati-hati. Pidsus dibedakan menjadi korupsi, cukai, perpajakan dan kepabeanan. Data pidsus Kejaksaan tidak memuat kategori TPPU, sehingga lapisan TPPU memakai perkara TPPU yang tercatat di data pidum (tindak pidana asal narkotika, harta benda dan pidana umum lainnya). Kab/kota yang punya dua Kejari (Kota Medan, Kota Surabaya, Kab. Banyumas) ditampilkan dengan Kejari pertama.

Sumber: data pidum dan pidsus Kejaksaan RI; BPS (P0, TPT, RLS, penduduk); DJPK Kemenkeu (realisasi pendapatan daerah; wilayah DKI memakai proksi Provinsi DKI); BIG/Kemendagri (batas dan luas wilayah). Diolah. Prototipe untuk tesis, bukan sistem resmi.