Prototipe Monitoring Center of Prevention (MCP)
435 wilayah Kejari · 514 kabupaten/kota · data 2022–2025
Tahun —, median jumlah tersangka pidana umum per wilayah Kejari adalah — orang; — wilayah masuk tipologi Rawan–Miskin, kelompok prioritas MCP.
Gulir atau tombol untuk memperbesar, seret untuk menggeser, klik kabupaten/kota untuk melihat rinciannya. Kerawanan dihitung per wilayah hukum Kejari, sehingga kab/kota dalam satu Kejari berwarna sama pada lapisan kerawanan dan tipologi.
Pilih kabupaten/kota di peta, di tabel peringkat, atau lewat kotak pencarian untuk melihat profil kerawanan, kemiskinan dan potensi daerahnya.
Tersangka pidum (wilayah Kejari)
— orang
Median nasional —
Tersangka pidsus (wilayah Kejari)
— orang
Median nasional —
Kemiskinan (P0)
—%
Median kab/kota —%
Pendapatan daerah per kapita
Rp—
Total Rp— miliar · median Rp—
Pengangguran terbuka (TPT)
—%
Median kab/kota —%
Rata-rata lama sekolah
— tahun
Penduduk — · kepadatan —/km²
Tersangka pidum (orang)
Kemiskinan P0 (%)
Pendapatan/kapita (Rp juta)
Pidana umum (tersangka): —
Pidana khusus (tersangka): —
Prioritas utama. Kerawanan dan kemiskinan sama-sama di atas median, padahal kelompok ini rata-rata punya pendapatan daerah tertinggi. Kejari bersama Pemda mengawasi tata kelola pendapatan daerah agar tersalur ke pengentasan kemiskinan, disertai pencegahan terpadu di titik rawan.
Pencegahan situasional. Kerawanan tinggi di wilayah yang relatif sejahtera dan padat: perkuat pengamanan kawasan padat, perluas kerja formal untuk menekan TPT, dan awasi pengelolaan pendapatan daerah.
Pencegahan dini. Kerawanan masih rendah tetapi kemiskinan tinggi: prioritaskan pendidikan (RLS) dan perlindungan sosial sebelum kerawanan meningkat.
Pemantauan rutin. Kerawanan dan kemiskinan di bawah median: pantau indikator setiap tahun dan beri peringatan dini bila memburuk.
Kabupaten/kota ini belum masuk panel 435 wilayah Kejari, sehingga kerawanan dan tipologinya belum dihitung.
—
| # | Wilayah Kejari | Kejati | Tipologi | Tersangka pidum | Tersangka pidsus |
|---|
Kerawanan pidum dan pidsus ditampilkan sebagai jumlah tersangka per wilayah hukum Kejari (Cabjari digabung ke Kejari induk), bukan per jumlah penduduk. Tipologi tetap dihitung dari rata-rata 2022–2025 tersangka pidum per 100 ribu penduduk dengan batas median 47,9 dan P0 8,76%, agar wilayah berpenduduk besar tidak otomatis tergolong rawan. Kemiskinan, pendapatan daerah, TPT, RLS dan kepadatan ditampilkan per kab/kota. Jenis pidum dikelompokkan dari ±60–107 kategori asli menjadi 12 kelompok; mulai 2025 Kejaksaan memakai penamaan kategori baru, sehingga sebagian perkara bergeser kelompok (mis. ke Ketertiban & keamanan umum) dan perbandingan antartahun per jenis perlu hati-hati. Pidsus dibedakan menjadi korupsi, cukai, perpajakan dan kepabeanan. Data pidsus Kejaksaan tidak memuat kategori TPPU, sehingga lapisan TPPU memakai perkara TPPU yang tercatat di data pidum (tindak pidana asal narkotika, harta benda dan pidana umum lainnya). Kab/kota yang punya dua Kejari (Kota Medan, Kota Surabaya, Kab. Banyumas) ditampilkan dengan Kejari pertama.
Sumber: data pidum dan pidsus Kejaksaan RI; BPS (P0, TPT, RLS, penduduk); DJPK Kemenkeu (realisasi pendapatan daerah; wilayah DKI memakai proksi Provinsi DKI); BIG/Kemendagri (batas dan luas wilayah). Diolah. Prototipe untuk tesis, bukan sistem resmi.